Kali ini Mastahtugas akan membagikan salah satu analisis policy brief kami terhadap kebijakan pemerintah tentang koperasi merah putih. Policy brief ini kami tulis dengan evaluasi yang tajam semata-mata untuk perbaikan pemerintahan Indonesia untuk kedepanya.
Kebijakan koperasi merah putih menurut kami sejatinya bagus yaitu untuk mengurangi kesenjangan perekonomian antara di kota dan di desa. Hanya saja program ini punya catatan perbaikan yang perlu diuraikan disini.
Baca artikel relevan lainya : Analisis Policy Brief Penentuan Desil Dtsen Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Nasional Berdasarkan Tenaga Pendamping Desa
Kelemahan – Kelemahan Koperasi Merah Putih
Menurut kami kelemahan koperasi merah putih terletak pada produk yang dijualnya. Koperasi merah putih selama ini dikonsep seperti alfamart / indomaret dimana bisnis yang dijual dalam koperasi merah putih lebih ke sembako.
Pemilihan lini bisnis yang semacam ini tentu saja keliru. Hal ini lantaran di desa sendiri sudah banyak warung kelontong, toko kecil, hingga warung madura yang bermain di lini bisnis yang sama dengan koperasi merah putih.
Kehadiran koperasi merah putih yang bersaing daganganya dengan toko kelontong tentu saja ditakutkan akan membangkrutkan toko-toko warung kelontong yang sudah jadi pondasi masyarakat kecil dalam mencari nafkaf di desa-desa.
Seharunya lini usahanya jangan sembako maupun consumer good. Lini usahanya sebaiknya manufacturing dimana dalam koperasi merah putih diharapkan jadi pabrik skala desa yang menyerap 50-100 tenaga kerja untuk memproduksi produk unggulan di desa tesebut.
Studi kasus misalnya di Subang terkenal dengan komoditas nanas madunya. Maka koperasi merah putih harusnya bertugas hilirisasi nanas madu untuk menyerap raw material menjadi nilai tambah yang lebih tinggi harganya misalnya pudding nanas, selai nanas, abon nanas, dll. Ini jelas lebih bagus disbanding menyulap koperasi merah putih untuk jualan sembako.
Jadi koperasi merah putih harusnya menjadi ajang pembangunan manufacturing maupun industry berat di tingkat desa yang massif ala Vietnam.
Kami juga menilai kelemahan koperasi merah putih ada pada pemilihan lokasinya yang kadang kurang strategis dan kurang memperhatikan aksesbilitas pasar. Ada salah satu koperasi merah putih yang dibangun tidak menghadap jalan utama tapi menghadap sawah.
Tentu penempatan semacam ini cenderung konyol karena pembeli nantinya akan kesusahan menjangkau lokasi koperasi merah putih nantinya.
Kami juga menyoroti ada rekrutmen manajer koperasi merah putih yang tidak didasarkan pada asas meritokrasi. Untuk menukangi koperasi merah putih yang anggaranya cukup besar di tiap desa, seorang manajer koperasi merah putih harusnya benar-benar harus menujukan portofolio bisnis yang berhasil ketika wawancara rekrutmen.
Selain itu manajer koperasi merah putih juga harus punya pengalaman menjadi manager yang berhasil di tempat kerjanya dulu di toko retail maupun usaha lainya. Jangan sampai rekrutmen manajer koperasi merah putih didasari atas koncoisme, balas jasa politik, nepotisme, maupun suap yang kerap kali terjadi dalam rekrutmen tenaga kerja pemerintahan di tingkat desa.
Nah itulah analisis policy brief kami terkait dengan kebijakan koperasi merah putih. Kami bisa membantu akademisi, pemerintah, mahasiswa maupun pihak terkait untuk membuatkan policy brief terkait kebijakan pemerintah dengan analisis dan saran rekomendasi yang tajam. Anda bisa memesan layanan kami melalui laman listing jasa pembuatan policy brief. Yuks segera pesan layanan kami sekarang juga.
