Kali ini kami akan bagikan riset mandiri kami terkait kebijakan di Indonesia yang terkadang nampak bagus di permukaan tapi ternyata jelek secara realita. Kebijakan yang sering jelek seperti ini seringkali didasarkan atas penulisan policy brief yang seringkali ditulis asal-asalan dan kurang referensi. Kali ini kami akan tulis mengapa menyusun policy brief yang bagus sangat membantu perbaikan layanan publik.
Policy Brief untuk Makan Bergizi Gratis ( Jelek Pada Sistem Evaluasi)
Makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menaikan gizi pada siswa supaya tidak mengalami stunting maupun kekurangan gizi. Program ini sebetulnya sangat bagus karena siswa menjadi tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk beli jajan di sekolahan dimana ada sebagain siswa di Indonesia yang berangkat sekolah tidak mendapatkan uang saku dari orang tuanya.
Hanya saja kelemahan dari program ini ada pada sistem eveluasinya yang jelek. Ada beberapa SPPG (mitra program MBG) yang memberikan menu MBG terkontaminasi bakteri yang membuat sebagai siswa keracunan tapi tidak ada angket penilaian langsung dari orang tua siswa. Harusnya ada angket langsung secara real time yang berisi indikator penilaian mulai dari rasa masakan, kandungan gizi, sampai dengan kebersihan masakanya.
Jika pihak SPPG mendapatkan rating dengan sekala 2 bintang dari batas maksimal 6 bintang maka SPPG tersebut harus ditutup jika dalam 1 minggu tidak ada perbaikan. Nah kebijakan seperti ini akan detail dan bagus jika pemangku kebijakan mampu menulis policy brief yang bagus.
Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Salah satu kebijakan publik di Indonesia yang policy brief-nya buruk yaitu sistem zonasi penerimaan peserta didik baru ( PPDB). Pada awal kebijakan diberlakukan banyak siswa dengan nilai tinggi gagal masuk sekolah favorit karena jarak rumahnya dengan sekolah terlalu jauh.
Sedangkan ada siswa yang secara kemampuan akademik rendah (nilai jelek) berhasil masuk ke sekolah favorit karena memanipulasi kartu keluarga dengan mengubah domisili dekat dengan alamat sekolah. Kebijakan ini akhirnya seperti menghilangkan jiwa kompetitif siswa yang harusnya didukung pemerintah dengan ekosistem baik yang seharusnya dicipta.
Agar tidak ada manipulasi domisili yang seolah-olah dekat dengan sekolahan, maka sangat disarankan lakukan penulisan policy brief dengan menerapkan masa minimum domisili. Adapun menurut kami minimum domisili yang diakui yaitu siswa harus tinggal dekat dengan sekolahan minimum 3 tahun sebelum pendaftaran sekolah dilakukan.
Dari 2 kasus implementasi kebijakan publik yang masih jelek tersebut penyusunan policy brief yang bagus yang melalui kajian riset mendalam ternyata penting. Adapun alasanya harus menyusun policy brief yang bagus yaitu:
- Agar masyarakat rentan tidak menjadi korban yang paling terdampak dari kebijakan publik
- Agar kebijakan publik bisa inklusif
- Agar kebijakan publik manfaatnya bisa dirasakan berbagai kalangan masyarakat
- Agar kebijakan publik tepat sasaran dan efisien secara anggaran
- Agar kebijakan publik tidak membawa dampak yang buruk terhadap lingkungan
Karena menyusun policy brief dengan unsur yang seperti itu tidak mudah dan perlu adanya partner yang pakar dalam penyusunan policy brief, Mastahtugas hadir membantu pemangku kebijakan publik dengan menyediakan layanan listing jasa pembuatan policy brief. Kami siap membantu client menganalisa kebijakan publik yang bagus dan membawa kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Yuks pesan sekarang juga.
